Gambaran Umum Koperasi Ekonomi

Pengertian Umum Koperasi

Arti, Pengertian, Definisi, Fungsi dan Peranan Koperasi di Indonesia

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia.

- Landasan Idiil = Pancasila
- Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

A. Fungsi Koperasi / Koprasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

B. Peran dan Tugas Koperasi / Koprasi

1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI RAKYAT

  Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di 

Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik 

Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah 

Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan 

mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas 

dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya

  Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, 

ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan. Sedangkan tingkatan koperasi dalam UU tersebut dikenal 

dua tingkatan, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer 

adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan 

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

Koperasi.

  Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  Secara konsepsional, Koperasi sebagai Badan Usaha yang menampung pengusaha 

ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan 

persoalan social-ekonomi masyarakat. Peran Koperasi sebagai upaya menuju 

demokrasi ekonomi secara kontitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun 

dalam perjalanannya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang telah 

dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, keberadaannya masih belum 

memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat[2].

  Secara kuantitatif jumlah koperasi di Indonesia cukup banyak, berdasarkan 

data Departemen Koperasi & UKM pada tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang 

aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) 

hanya 35,42% koperasi saja. Dengan demikian, dari segi kualitas, keberadaan 

koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti 

tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para 

anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif 

kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak 

luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.

  Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan Koperasi dan usaha 

kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar:

  1.      Tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat;

  2.      Berfungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi 

yang effektif.

  Namun dalam kenyataan yang dirasakan hingga saat ini, seringkali terjadi 

debat publik untuk menegakkan kedua pilar utama di atas hanya terjebak pada 

pilihan kebijakan dan strategi pemihakan yang skeptis dan cenderung 

mementingkan hasil daripada proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk 

mencapai hasil akhir tersebut.